Pembicaraan soal revisi UU ITE senyap lagi, setelah tidak masuk dalam prioritas Prolegnas 2021, masyarakat luas masih menunggu kapan hasil Tim Kajian yang dibentuk Kemenpolhukam disampaikan ke publik. Sebenarnya, pemerintah […]
Peluncuran Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE Read More »
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil Masyarakat Sipil menilai rencana penyusunan pedoman interpretasi terhadap UU ITE tidaklah tepat dan justru berpotensi membuka ruang baru melakukan kriminalisasi.
Norma ujaran kebencian yang termuat dalam ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU ITE kerap digunakan secara serampangan untuk membungkam ekspresi orang-orang yang berbeda pandangan dan mengkritik kebijakan publik. Seperti pada
SAFEnet mendesak Kemenkes RI untuk membatalkan rencana pemidanaan kepada Aqwam Fiazmi Hanifan dengan jerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
[Rilis Pers] SAFEnet: Kemenkes, Stop Intimidasi Jurnalis Read More »
