SIARAN PERS: Menutupi Kerusakan Lingkungan di Maluku Utara Dengan Kriminalisasi Mahasiswa Jakarta, 9 September 2024 – Tim Advokasi untuk Gunung Tanah menilai ancaman kriminalisasi terhadap dua mahasiswa, Christina Rumahlatu dan […]
Tutupi Kerusakan Lingkungan Maluku Utara Dengan Kriminalisasi Mahasiswa Read More »
Laporan Kebebasan atau Kebencian? Mengkaji Akuntabilitas Platform Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan di Pemilu 2024 ini membahas isu-isu kritis terkait ujaran kebencian di media sosial, terutama
Akuntabilitas Platform Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian Read More »
Dari Kriminalisasi Hingga Moderasi: Catatan Implementasi Revisi Kedua UU ITE pada Kebebasan Berekspresi dan Pemilihan Umum 2024 Laporan yang berjudul “Dari Kriminalisasi hingga Moderasi: Catatan Implementasi Revisi Kedua UU ITE
Dari Kriminalisasi Hingga Moderasi Read More »
Rilis Pers Kriminalisasi Pendamping Korban Kasus Kekerasan Seksual, Meila (Pengacara YLBHI) “Serangan Serius terhadap Perempuan Pembela HAM serta Pendamping Korban dan upaya sistematis Polda DIY melindungi terduga Pelaku Kekerasan Seksual”
Rilis Pers Kriminalisasi Pendamping Korban Kasus Kekerasan Seksual Read More »
Revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan ancaman nyata bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak digital di Indonesia. Kami menilai, perluasan wewenang institusi kepolisian di ruang digital sangat membahayakan hak atas privasi, hak atas akses informasi, dan kebebasan berekspresi.
Analisis Pelanggaran Hak-hak Digital dalam RUU Polri Read More »
