Koalisi Serius Revisi UU ITE kembali menagih komitmen Pemerintah dan DPR RI untuk segera mencabut pasal-pasal bermasalah dalam draft revisi kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencabutan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE ini penting untuk memberikan jaminan kemerdekaan warga untuk menikmati hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta melindungi keamanan pembela hak asasi manusia.
Pernyataan sikap SAFEnet atas putusan hakim di kasus Wahyu Dwi Nugroho
Jumlah pelanggaran hak-hak digital di Indonesia pada periode triwulan kedua 2023 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hanya jumlah kriminalisasi terhadap ekspresi yang menurun sedangkan gangguan akses internet, serangan digital, dan …
Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan II 2023 Selengkapnya »
Jakarta, 12 Juli 2023 – Panitia Kerja (Panja) Komisi 1 DPR RI bersama Pemerintah saat ini mempercepat pembahasan revisi kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, Koalisi Serius …
Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Koalisi Serius untuk Revisi UU ITE telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan Kedua UU ITE
