Somasi Gubernur Kalimantan Selatan memberi contoh buruk respons pejabat publik terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat
[Rilis Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Somasi Gubernur Kalsel Read More »
Semestinya Kepolisian memperbarui Maklumat dimaksud, atau setidak-tidaknya mencabut ketentuan poin 2d karena bertentangan dengan hak asasi.
[Rilis Bersama] Maklumat Kapolri Melanggar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi Read More »
SKB FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat.
Norma ujaran kebencian yang termuat dalam ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU ITE kerap digunakan secara serampangan untuk membungkam ekspresi orang-orang yang berbeda pandangan dan mengkritik kebijakan publik. Seperti pada
Pada 21-23 Oktober 2020, SAFEnet diundang terlibat dalam menyusun peta jalan Open Parliament Indonesia bagi parlemen terbuka DPR RI sekaligus memulai proses pengembangan rencana aksi Open Parliament Indonesia (OPI) yang
