EFF dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut Permenkominfo No. 5/2020 karena ketidaksesuaiannya dengan hukum dan standar kebebasan berekspresi internasional.
Koalisi Masyarakat Sipil Masyarakat Sipil menilai rencana penyusunan pedoman interpretasi terhadap UU ITE tidaklah tepat dan justru berpotensi membuka ruang baru melakukan kriminalisasi.
Somasi Gubernur Kalimantan Selatan memberi contoh buruk respons pejabat publik terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat
[Rilis Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Somasi Gubernur Kalsel Read More »
Semestinya Kepolisian memperbarui Maklumat dimaksud, atau setidak-tidaknya mencabut ketentuan poin 2d karena bertentangan dengan hak asasi.
[Rilis Bersama] Maklumat Kapolri Melanggar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi Read More »
SKB FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat.
