REGULASI UJARAN KEBENCIAN: Studi Komparatif Indonesia dan Thailand Dalam Konteks Pemilihan Umum
Riset mengenai “Regulasi Penanganan Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum: Mengancam atau Melindungi? (Indonesia dan Thailand)“ menyoroti lebih tajam soal pasal-pasal ujaran kebencian pada UU ITE tersebut. Sebagai pengayaan, gaya pengaturan pelanggaran yang disebut “ujaran kebencian” ini juga disandingkan dengan apa yang terjadi di Thailand.
Pengaturan dan implementasi kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu aspek penting dalam melihat situasi demokrasi dan civic space. Kendati demikian, implementasi kebebasan berekspresi dan berpendapat kerap dihadapkan pada tantangan regulasi, tak terkecuali adalah regulasi mengenai ujaran kebencian. Dalam kontestasi pemilu, pasal yang mengandung unsur ujaran kebencian kerap digunakan untuk membatasi ekspresi dan berpendapat masyarakat. Meskipun sebenarnya, pasal yang mengandung ujaran kebencian penting hadir untuk melindungi kelompok rentan.
UU ITE masih kerap dijadikan upaya instan untuk pembungkaman suara-suara kritis demi melanggengkan kebijakan dan aktivitas kekuasaan yang cenderung abusif. Dari pantauan SAFEnet, dari sekian banyak pelapor UU ITE, memang didominasi oleh pejabat publik, politisi dan relasi kuasa lainnya. Sehingga, kami berharap, dua riset ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi demokrasi digital (terutama dalam pemilihan umum) di Indonesia dalam konteks bahasan mengenai implementasi UU ITE.
Riset ini mudah-mudahan dapat menjadi informasi yang dapat bermanfaat khususnya bagi mereka yang ingin memahami implementasi praktis UU ITE dan kajian-kajian terkait UU ITE dan demokrasi (digital). Sedangkan bagi kami masyarakat sipil yang tergabung di koalisi DDRN, riset ini dapat menjadi bahan bacaan yang memperkaya advokasi terkait. UU ITE, alih-alih mengatur dengan jelas, malah kerap menjadi penghambat upaya-upaya demokratisasi digital di setiap isu-isu yang berbeda; namun berkait di antara 30-an lebih organisasi masyarakat sipil dalam koalisi DDRN. Misalnya isu pendidikan, pemilu, politik, lingkungan, isu gender dan sebagainya.
Untuk menunduh hasil riset silakan klik DISINI
