Kami, Organisasi Masyarakat Sipil dan individu yang bertandatangan di bawah ini, mengajak masyarakat Asia Tenggara untuk menyuarakan tekanan untuk mendesak militer di Myanmar menghentikan kekerasan, memulihkan internet dan menghormati hak digital yang dibutuhkan warga Myanmar di masa seperti sekarang ini.
Hari ini, 1 Februari 2021, telah terjadi pengambilalihan kekuasaan di Myanmar. Dengan dalih diberlakukannya UU Darurat 2008, militer Myanmar mengambil alih pemerintahan dan menahan tokoh-tokoh kritis di penjara. Wapres Myinth Swe (berlatar militer) mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan kemudian mengumumkan bahwa Situasi Darurat telah diumumkan dan ketiga kekuasaan negara bagian: legislatif, eksekutif dan yudikatif telah diserahkan kepada Panglima Tertinggi selama 1 tahun.
Peristiwa ini juga terjadi bersamaan dengan penangkapan dan penahanan terhadap pimpinan politik seperti Aung San Suu Kyi, U Win Myint, U Phyo Min Thein, Dr Zaw Myint Maung. Dr Aung Moe Nyo, Daw Nan Khin Htwe Myint, U Nyi Pu. Militer juga menangkap aktivis, penulis, pemimpin mahasiswa, seperti Min Htin Ko Ko Gyi (Pembuat Film), Min Thway Thit (Pemimpin Mahasiswa), U Min Ko Naing, U Mya Aye (Mahasiswa Generasi 88), Maung Thar Cho, Daw Than Myint Aung, Tharawun-Pyi (Penulis), Saw Poe Kwar (Penyanyi) dan banyak lainnya.
Selain itu laporan organisasi pemantau jaringan internet Netblocks telah terjadi gangguan pada jaringan internet di Myanmar di tengah pemberontakan militer dan laporan penahanan kepemimpinan sipil. Data jaringan dari NetBlocks Internet Observatory menunjukkan permulaan gangguan internet yang meluas di Myanmar pada hari Minggu, 31 Januari 2021 (UTC) di tengah laporan pemberontakan militer dan penahanan para pemimpin politik termasuk Aung San Suu Kyi. Gangguan telekomunikasi yang dimulai sekitar pukul 03.00 Senin pagi waktu setempat memiliki dampak subnasional yang signifikan termasuk ibu kota dan kemungkinan akan membatasi cakupan acara saat berlangsung. Pemutusan berkelanjutan telah dipantau dengan konektivitas nasional yang awalnya turun menjadi 75% dan kemudian 50% dari tingkat biasa pada pukul 8:00 waktu setempat pada hari Senin, 1 Februari 2021.
Aksi pengambilalihan kekuasaan ini dilatari ketidakpuasan pihak militer Myanmar terhadap hasil pemilu November yang mayoritas kursi dimenangkan NLD. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat Asia Tenggara untuk menunjukkan solidaritas dan bersama-sama pihak militer Myanmar untuk membebaskan tokoh-tokoh politik dan warga, memulihkan jaringan internet dan menjunjung hasil pemilu yang demokratis.
Kita juga perlu mendesak dibebaskannya dan dilindunginya semua pemimpin, aktivis, pembela hak asasi manusia, jurnalis, aktivis, dan semua pihak yang mungkin dianggap mengkritik militer dari tindakan kekerasan. Selain itu, kita juga harus bersama-sama kedekatan informasi bagi warga, terutama akses internet karena saat ini, informasi vital bagi proses transparansi.
Menghentikan dan memfilter pengguna dari akses internet, terlepas dari justifikasi yang diberikan, menjadi tidak proporsional dan dengan demikian melanggar pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICPPR).
Kami juga mengajak Anda untuk membubuhkan tanda tangan Anda di ajakan solidaritas ini.
We #StandWithMyanmar
1. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
2. Dody Priambodo, Indonesia
3. NetBlocks
4. Migrant CARE
5. Asia Democracy Network (ADN)
6. Human Rights Working Groups (HRWG)
7. PurpleCode Collective
8. Perkumpulan Inisiatif, Indonesia
9. Bandung Digital Defender, Indonesia
10. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)/Indonesia Legal Aid Foundation, Indonesia
11. Cambodian Food and Service Workers’ Federation, Cambodia
12. The Asian Muslim Action Network (AMAN), Indonesia
13. DHEWA (Development for Health Education Work & Awareness), Pakistan
14. Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor), Indonesia
15. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), Indonesia
16. Gayathry Venkiteswaran, Malaysia
17. Edgardo Legaspi, Philippines
18. Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL)
19. Sarinah Institute, Indonesia
20. The Tamborae Institute
21. New Naratif
22. Alliance of Community Media in Southeast Asia (ACMSEA)
23. Alliance of Independent Journalist (AJI), Indonesia
24. sonudemos
25. Center for Media Freedom & Responsibility (CMFR)
26. Move to Advance Democracy, Philippines
27. Empowering Freedom Defenders in East and Southeast Asia (EFDEA)
Mau ikut bersolidaritas? Bubuhkan nama/organisasi di sini
