Ikuti pendapat narasumber terkemuka dan pakar dari lapangan yang akan mengidentifikasi bagaimana pemerintah memberlakukan pemutusan internet dengan cara yang tidak sesuai dengan standar HAM internasional.
Tidak kunjung pulihnya jaringan internet sejak 30 April sampai 21 Mei 2021 menimbulkan dampak-dampak yang merugikan warga di wilayah yang internetnya terputus.
Open Net Association dan SAFEnet menuntut Pasal 15 dari RPP Postelsiar dihapus untuk melindungi netralitas jaringan dan dengan demikian melindungi kebebasan berbicara dan hak orang untuk mengakses internet.
Netralitas Jaringan Perlu Dilindungi dalam Aturan Interkoneksi Read More »
Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan bahwa Internet adalah ruang yang secara inheren membebaskan untuk ekspresi dan partisipasi politik yang bebas telah diredam dengan melanggar kontrol pemerintah, penyensoran, dan pengawasan komunikasi
Kontrol dan Sensor Daring: Matinya Ruang Demokrasi Digital? Read More »
Majelis hakim PTUN Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II
Pemutusan Akses Internet di Papua Melanggar Hukum Read More »
