SIARAN PERS SEPTIA DWI PERTIWI DIVONIS BEBAS SIARAN PERS Jakarta, 22 Januari 2025 – Septia Dwi Pertiwi, buruh perempuan yang dikriminalisasi dengan menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi […]
SEPTIA DWI PERTIWI DIVONIS BEBAS Read More »
REGULASI UJARAN KEBENCIAN: Studi Komparatif Indonesia dan Thailand Dalam Konteks Pemilihan Umum Riset mengenai “Regulasi Penanganan Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum: Mengancam atau Melindungi? (Indonesia dan Thailand)“ menyoroti lebih tajam
Regulasi Ujaran Kebencian dalam Konteks Pemilu Read More »
DANIEL TANGKILISAN BEBAS, SAFENET: PERLUNYA REGULASI ANTI-SLAPP YANG KOMPREHENSIF RABU, 30 Oktober 2024 – Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) untuk kasus
Daniel Tangkilisan Bebas, Perlunya Regulasi ANTI-SLAPP Read More »
Situasi politik nasional di Indonesia masih memengaruhi pelanggaran hak-hak digital selama periode Juli – September 2024. Keluarnya dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan umum memicu perdebatan publik. Putusan MK Nomor
Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan III 2024 Read More »
PERNYATAAN SIKAP SAFENET TERHADAP TRANSISI PEMERINTAHAN: 8 WARISAN MASALAH YANG HARUS DISELESAIKAN PRABOWO-GIBRAN SAFEnet percaya, ruang digital dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi seluruh manusia. Namun prasyaratnya, internet harus
8 Warisan Masalah yang Harus Diselesaikan Prabowo – Gibran Read More »
