Revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan ancaman nyata bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak digital di Indonesia. Kami menilai, perluasan wewenang institusi kepolisian di ruang digital sangat membahayakan hak atas privasi, hak atas akses informasi, dan kebebasan berekspresi.
Analisis Pelanggaran Hak-hak Digital dalam RUU Polri Read More »
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Infromasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akhir Januari 2024 lalu. Undang-undang ini telah menimbulkan kontroversi sejak disahkan pertama kali pada tahun 2008. Namun harapan yang tinggi
Catatan Masyarakat Sipil, UU ITE v.3.0 Read More »
PERNYATAAN SIKAPAliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) Aksi Geruduk KominfoJakarta, 10 Juli 2024 Sehubungan dengan bobolnya Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2 ) yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak digital secara masif,
Pernyataan Sikap AKAMSI: Aksi Geruduk Kominfo Read More »
Tolak RUU POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang Menjadikan POLRI Lembaga “Superbody”, dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental Rapat Paripurna DPR RI resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No.
Pers Rilis: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform For Police) Read More »
Siaran Pers – Untuk Disiarkan SegeraSAFEnet: Jangan Korbankan Data Warga, Perkuat Keamanan PDN Denpasar, 23 Juni 2024. Pusat Data Nasional (PDN) sedang mengalami gangguan berhari-hari, sejak Kamis (20/6/2024) hingga Minggu (23/6/2024) masih
SAFEnet: Jangan Korbankan Data Warga, Perkuat Keamanan PDN Read More »
