Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) telah menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Moderasi Konten dan Kebijakan Publik kepada perwakilan 12 organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tergabung dalam Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai). Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni 30 dan 31 Mei 2023 di Mercure Hotel Cikini dengan mendapat dukungan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations (UNESCO) dan European Union (EU).
SAFEnet menghadirkan 2 orang trainer, yakni Papang Hidayat dari Norwegian Human Rights Fund dan New Su Shern dari Project Liber8, Malaysia. Hari pertama diisi dengan materi advokasi yang dibawakan oleh Papang. Papang mengawali paparannya dengan menjelaskan dimensi-dimensi dalam advokasi yang terdiri dari level lebijakan dan hukum, level praktik dan akuntabilitas, hingga perubahan di tingkat masyarakat, media, dan saluran pengaruh. Penting bagi masyarakat sipil untuk menentukan di level mana advokasi akan dilakukan.
Papang kemudian menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam melakukan advokasi, yang terdiri atas perencanaan berbasis data (evidence-based), penentuan target dengan SMART Goals, identifikasi aktor baik dari pemerintah, swasta, maupun sesama organisasi masyarakat sipil, penentuan strategi dan taktik seperti constructive engagement atau pressure, hingga manajemen risiko. Tidak lupa, Papang juga menekankan pentingnya konsolidasi dan peningkatan kapasitas internal dalam melakukan advokasi. Ia menutup paparannya dengan instrumen-instrumen HAM yang relevan dengan isu moderasi konten seperti Rabat Plan of Action, General Comment No. 34 CCPR, General Reccomendation No. 34 CERD, dan General Recommendation No. 34 CEDAW.
Sesi pemaparan materi tentang advokasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, hari pertama dilanjutkan dengan sesi diskusi internal para anggota Koalisi Damai mengenai bahan-bahan advokasi yang akan dibawa untuk high-level meeting yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Juni 2023. Sesi diskusi ini dipimpin langsung oleh Ika Ningtyas (Presidium Advokasi Koalisi Damai). Hasilnya, disepakati bahwa penting untuk memetakan riset-riset yang sudah pernah dilakukan oleh anggota koalisi untuk diolah menjadi bahan advokasi.
Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan komunikasi publik. Kali ini yang membawakan materi adalah Su Shern. Ia membuka sesi pelatihan dengan mengajak beberapa peserta untuk bermain games. 8 orang peserta diminta untuk maju ke depan dan berbaris. Peserta di baris terdepan kemudian diberikan satu kalimat yang harus ia sampaikan ke peserta baris kedua dengan cara memeragakan kalimat tersebut. Peserta baris kedua melakukan hal yang sama ke peserta baris ketiga dan seterusnya. Peserta yang berada di baris terakhir harus menebak kalimat yang disampaikan dengan benar.
Selepas permainan tersebut, Su Shern mengatakan bahwa komunikasi sangat rentan untuk disalahpahami. Oleh karenanya, penting untuk melakukan komunikasi yang efektif. Untuk melakukan itu, kita perlu untuk memahami siapa target audiens kita secara spesifik dan apa call-to-action yang kita harapkan dari konten kita. Setelah memahami kedua hal itu, penting untuk mencermati platform, desain, dan pilar yang digunakan dalam membuat konten. Menurut Shu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam komunikasi publik adalah kehadiran (presence) kita. Oleh karena itu, kita perlu memahami konsep algoritma, rajin melakukan uji coba ke audiens, dan yang terpenting: terus konsisten. Pendiri Project Liber8 itu kemudian menutup presentasinya dengan mengingatkan para peserta untuk senantiasa mengukur keberhasilan akun media sosialnya agar tetap sesuai tujuan.
Usai pemaparan Su Shern, hari kedua dilanjutkan dengan diskusi internal Koalisi Damai tentang komunikasi publik yang dipimpin oleh Damar Juniarto (Presidium Komunikasi Publik Koalisi Damai). Damar menjelaskan rancangan program kerja Pokja Komunikasi Publik selama setahun ke depan, yang di antaranya adalah pembuatan kanal-kanal resmi organisasi, baik di media sosial maupun sebagai laman resmi. Pada sesi ini juga dilakukan pemetaan terhadap aset-aset digital anggota koalisi yang nantinya diharapkan dapat menyokong komunikasi publik Koalisi Damai.
