Pembicaraan soal revisi UU ITE senyap lagi, setelah tidak masuk dalam prioritas Prolegnas 2021, masyarakat luas masih menunggu kapan hasil Tim Kajian yang dibentuk Kemenpolhukam disampaikan ke publik. Sebenarnya, pemerintah serius atau tidak mau merevisi UU ITE?
Padahal di lain sisi, masyarakat semakin tertekan karena keberadaan UU ITE yang masih terus menjerat mereka-mereka yang seharusnya dilindungi.
Selama ini, banyak pendapat sudah diutarakan tentang pentingnya revisi UU ITE. Bahkan ada yang berpendapat, revisi UU ITE tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun apa persisnya yang harus direvisi dan bagaimana bentuk pengaturannya yang terbaik?
Atas dasar itu, Koalisi Serius Revisi ITE telah bekerja serius sejak bulan Maret 2021 untuk merumuskan penilaian dan penyusunan perbaikan. Pertengahan April 2021, kerja serius ini telah dituangkan dalam kertas kebijakan yang telah disepakati bersama.
Peluncuran Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE
Kamis, 29 April 2021
Pukul 11.00 – 12.30 WIB
lewat Zoom
Pembicara:
• Nurina Savitri – Amnesty International Indonesia
• Erasmus Napitulu – ICJR
• Era Purnamasari – YLBHI
• Ade Wahyudin – LBH Pers
• Testimoni Korban UU ITE – PAKU ITE
Moderator: Ika Ningtyas – AJI
