Pada 21-23 Oktober 2020, SAFEnet diundang terlibat dalam menyusun peta jalan Open Parliament Indonesia bagi parlemen terbuka DPR RI sekaligus memulai proses pengembangan rencana aksi Open Parliament Indonesia (OPI) yang baru.
Lokakarya ini dilatarbelakangi oleh upaya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendeklarasikan partisipasi Indonesia dalam inisiatif Parlemen Terbuka (Open Parliament) yang digalakkan oleh berbagai organisasi internasional, seperti Open Government Partnership (OGP), Inter-Parliamentary Union (IPU), dan Open Parliament e-Network (OPeN) pada 29 Agustus 2018.
Melalui inisiatif ini, DPR RI Bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) telah memulai langkah awal melalui penyusunan rencana aksi parlemen terbuka pada 2018 lalu sejalan dengan rencana aksi pemerintah terbuka (open government) yang digawangi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana aksi parlemen terbuka DPR RI tersebut terdiri atas komitmen dengan fokus mengenai akses publik terhadap informasi parlemen dan legislasi, participasi publik dalam proses parlemen dan legislasi, serta pemanfaatan dan penguatan inovasi dan teknologi penunjang parlemen melalui penguatan institusi dan kapasitas. Dua tahun sejak rencana aksi pertama tersebut, komitmen-komitmen di dalamnya telah menghasilkan sejumlah kemajuan bagi keterbukaan DPR RI, seperti melalui peningkatan kualitas sistem informasi legislatif, penguatan transparansi informasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan DPR RI.
Pada Juli hingga Agustus 2020 lalu, DPR RI Bersama mitra OMS dari Indonesia Parliamentary Center (IPC) dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) meluncurkan survei daring untuk menangkap aspirasi dan masukan publik terkait keterbukaan parlemen. Lebih dari 390 masukan diterima dan telah diolah untuk digunakan sebagai pijakan dalam pembuatan komitmen parlemen terbuka ke depannya.
Kemudian pada 30 Oktober 2020, SAFEnet diminta hadir dalam FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris. FGD ini dijalankan oleh Konsorsium Riset UGM, UI, dan UNHAS untuk memahami implementasi pemerintahan digital dan tata kelola pengambilan kebijakan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun sebuah model dan platform demokrasi deliberatif yang dapat dipakai untuk keperluan pengambilan/penyusunan kebijakan yang terbuka dan partisipatoris.
FGD ini ingin bertujuan untuk mendiskusikan beragam isu yang berkaitan dengan pemerintahan digital, termasuk implikasinya dalam membangun partisipasi publik dalam kerangka demokrasi deliberatif digital. Pembahasan juga mencakup, potret dan isu pemerintahan digital yang berlangsung di tingkat nasional maupun daerah dan mencakup aspek kerjasama ragam pemangku kepentingan.
Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mempresentasikan refleksi atas pelaksanaan Pemerintahan Terbuka di Indonesia selama ini dan apa yang menjadi hambatan dan memberikan sejumlah rekomendasi yang diperlukan.
