Saling sengketa dari pilpres 2019 menjadi salah satu catatan penting situasi hak-hak digital di Indonesia sepanjang tahun lalu. Meskipun demikian, pelanggaran hak-hak digital di Indonesia juga terjadi karena alasan lain, seperti konflik sosial dan lingkungan, terutama di daerah-daerah. Warga dikriminalkan atau dilanggar hak atas rasa amannya karena aktivitasnya dalam mengawasi layanan publik.
Peningkatan kriminalisasi warga terkait aktivitasnya di Internet selama 2019 itu menjadi salah satu catatan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Pengulangan lain adalah pembungkaman suara-suara kritis warga yang berekspresi dan berpendapat melalui Internet, terutama media sosial. Aktivis dan jurnalis menjadi kelompok paling banyak menjadi korban, selain munculnya korban-korban baru terutama di kalangan akademisi.
Seperti sebelumnya, SAFEnet mencatat berbagai pelanggaran hak-hak digital warga tersebut melalui laporan tahunan, tradisi yang kami mulai sejak tahun lalu. Karena itu pula maka kami mengubah judul laporan, tidak lagi Laporan Tahunan, tetapi Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia. Perubahan ini kami anggap perlu agar lebih bisa mencerminkan isi dari laporan itu sendiri selain juga mengenalkan isu tentang hak-hak digital.
Laporan ini adalah upaya untuk tidak sekadar mencatat berbagai pelanggaran hak-hak digital yang terjadi selama 2019, tetapi juga menempatkannya dalam konteks lebih luas, bagaimana dampaknya terhadap demokrasi. Sebagai sebuah terminologi baru, hak-hak digital memang belum mendapatkan perhatian serius, termasuk bagaimana hak-hak ini terkait erat dengan hak lebih mendasar, hak asasi manusia (HAM).
Selain sebagai alat untuk mengenalkan isu hak-hak digital, kami berharap laporan situasi hak-hak digital ini juga bisa menjadi alat advokasi, mendorong agar negara mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak digital ini. Selamat membaca.
Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019 bisa diunduh di https://s.id/lapsafenet2019
