Pemerintah Vietnam membuat larangan kontroversial terkait dengan penggunaan berita di media dalam jaringan (daring) oleh warganya. Aturan baru ini menimbulkan kebingungan di antara para pengguna internet (netizen) di negara Komunis tersebut.
Aturan itu menyatakan bahwa blog dan situs media sosial lainnya hanya boleh memuat informasi personal. Tidak jelas bagaimana sanksi untuk pelanggaran tersebut.
Anh Minh Do, editor media sosial berbasis di Hanoi, sejauh ini belum ada reaksi terhadap aturan tersebut oleh netizen setempat. “Kami harus menunggu jika ada seseorang yang dijebloskan ke penjara dan bagaimana publik bereaksi terhadap hal itu,” kata Anh.
Namun, untuk merespon tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, pemerintah Vietnam mengatakan bahwa pihak luar telah salah paham terhadap aturan tersebut. Pemerintah Vietnam mengatakan aturan baru tersebut justru untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual mereka, dan oleh karena itu, akan menyumbang kepada pengembangan standar internet di negara tersebut.
“Agen media daring harus memberikan informasi akurat dan otentik kepada publik,” kata Wakil Menteri Informasi dan Komunikasi Le Nam Thang. “Kami seharusnya meningkatkan komunikasi di sekolah, keluarga, dan lingkungan terdekat untuk memandu pengguna internet ke arah informasi yang baik dan sehat,” tambahnya.
Monopoli
Vietnam sendiri termasuk salah satu negara dengan perkembangan internet terbesar di Asia. Saat ini ada sekitar 31 juta penggunaa internet di negeri tersebut, sekitar sepertiga dari total populasi. Pada tahun 2000 silam, hanya ada 2 juta pengguna. Sebagian besar pengguna internet adalah anak-anak muda, berusia 15-22 tahun, yang mencapai 95 persen dari total pengguna internet. Media sosial sangat populer, meskipun di sebagian tempat kadang-kadang ada yang memblokir Facebook.
Namun, pemerintah Vietnam bersifat ambigu menghadapi masifnya perkembangan internet tersebut. Di satu sisi, mereka mendorong pengembangan infrastruktur internet ke seluruh penjuru negeri, namun di sisi lain mereka juga membuat kebijakan-kebijakan pengekangan.
Partai pemerintah saat ini, Partai Komunis Vietnam (VCP), menganggap internet sebagai ancaman bagi monopoli politik mereka.
Hingga saat ini, diskusi tentang politik merupakan hal terlarang. Maka, pemerintah Vietnam pun mengontrol dan menyensor media daring, termasuk di dalamnya terhadap blog.
Blogger yang mengkritik pemerintahan Partai Komunis dipenjara, menimbulkan kecaman dari kelompok hak asasi manusia. Pada tahun ini saja, 46 blogger dan aktivis prodemokrasi telah diadili dan dipenjara dengan tuduhan menyebarluaskan propaganda anti-pemerintah.
Blog dengan informasi beragam dan dikelola secara independen memberikan warna tersendiri bagi kebebasan informasi di Vietnam. Kelompok aktivis, pejuang hak asasi manusia (HAM), ataupun jurnalis independen pun menggunakan blog untuk bersuara. Risikonya adalah penjara.
